Nexusnetmedia.id – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Forum Jasa Konstruksi Kalimantan Timur Tahun 2026, Kamis (27/8/2026), di Hotel Claro Pandurata Samarinda.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Dalam sambutannya, Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi atas dukungan dalam peningkatan sertifikasi, pelatihan, serta kapasitas tenaga kerja konstruksi di Kalimantan Timur.
Menurutnya, sektor konstruksi memiliki peran penting dalam perekonomian Kaltim. Namun, masih terdapat tantangan, khususnya dalam hal sertifikasi tenaga kerja. Dari sekitar 140 ribu tenaga kerja konstruksi di Kaltim, baru sekitar 20 persen yang telah tersertifikasi.
“Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam percepatan sertifikasi sangat dinantikan. Sertifikasi penting untuk memastikan kualitas tenaga kerja dan hasil pekerjaan konstruksi, sekaligus meningkatkan keselamatan kerja,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta penerapan keselamatan kerja. Menurutnya, angka kecelakaan kerja di Kaltim masih menjadi perhatian sehingga upaya mewujudkan zero accident harus menjadi komitmen bersama.
Selain itu, pemerintah mendorong agar badan usaha dan tenaga kerja konstruksi lokal Kaltim semakin siap dan mampu mengambil peran dalam berbagai proyek pembangunan. Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kompetensi, pemenuhan sertifikasi, serta kepatuhan terhadap perlindungan tenaga kerja, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Aji Muhammad Fitra Firnanda juga mengajak seluruh asosiasi dan pelaku jasa konstruksi untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Semoga forum ini menjadi ruang untuk saling berkomunikasi, bertukar informasi, serta melahirkan rekomendasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan penyelenggaraan jasa konstruksi,” pungkasnya.
